PEKANBARU — Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau meneguhkan komitmen transformasi digital dalam pelayanan hukum di tengah peringatan Hari Pengayoman ke-81. Upacara yang berlangsung di Lapangan Kanwil Kemenkum Riau itu dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, dan dihadiri unsur Forkopimda serta perwakilan perguruan tinggi.
Mengusung tema "Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak", peringatan ini menjadi momentum evaluasi pola kerja kelembagaan. Dalam amanat Menteri Hukum yang dibacakan Kakanwil, jajaran diminta bergerak lebih cepat, melayani lebih dekat, dan menyelesaikan lebih banyak persoalan masyarakat.
Kampar Borong Penghargaan, Pekanbaru dan Bengkalis Menyusul
Puncak acara diwarnai penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kontribusi mendukung tugas Kementerian Hukum di Provinsi Riau. Pada kategori Indeks Reformasi Hukum (IRH) Terbaik Tahun 2026, Kabupaten Kampar meraih posisi pertama, disusul Kabupaten Indragiri Hilir di posisi kedua, dan Pemerintah Provinsi Riau di posisi ketiga.
Untuk kategori Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Kampar kembali unggul sebagai Terbaik I. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Modal Utama Pelayanan Hukum
Apresiasi tidak hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dan Pengadilan Tinggi Riau juga menerima penghargaan sebagai mitra kerja Kementerian Hukum. Kolaborasi tersebut mencakup harmonisasi hukum, pembinaan dan penegakan hukum, pelayanan Kekayaan Intelektual, hingga dukungan mediasi paralegal melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.
Politeknik Caltex Riau turut menerima penghargaan atas kontribusinya mendukung inovasi layanan Kanwil Kemenkum Riau. Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula Sertifikat Hak Cipta inovasi Pasih Perda kepada Politeknik Caltex Riau sebagai pencipta.
"Kami Bukan Sekadar Penghubung Pusat dan Masyarakat"
Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan cerminan pentingnya kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin luas dan berdampak. Sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi menjadi modal penting menjawab kebutuhan hukum masyarakat Riau.
"Semangat Hari Pengayoman tidak boleh berhenti pada seremoni maupun slogan. Kita harus bekerja lebih cepat, melayani lebih dekat, dan menyelesaikan lebih banyak persoalan masyarakat. Keberhasilan Kementerian Hukum pada akhirnya diukur dari sejauh mana kehadiran kita mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan solusi bagi masyarakat," demikian pesan utama dalam amanat Menteri Hukum yang dibacakan pada upacara tersebut.
