JAKARTA — Kebijakan penciutan jumlah BUMN ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menilai masih banyak perusahaan negara yang tidak memberikan manfaat ekonomi sebanding dengan aset yang mereka kuasai.
“Kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2027, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Aset BUMN yang Menganggur Akan Dikelola Swasta
Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah juga menyoroti pengelolaan aset BUMN yang dinilai belum optimal. Prabowo menyebut perusahaan pelat merah menguasai aset dalam jumlah besar—mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga berbagai fasilitas—namun banyak yang dibiarkan tidur.
“Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi,” ujarnya.
Pemerintah pun membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Kepemilikan strategis negara tetap dipertahankan dalam skema ini.
Meniru Model Monetisasi Aset ala India
Kebijakan ini merujuk pada skema National Monetisation Pipeline yang dijalankan India. Dalam model tersebut, swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, sementara kepemilikan tetap berada di tangan negara.
“Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru,” jelas Prabowo.
Dana hasil kerja sama tersebut nantinya akan diputar kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru di berbagai daerah.
Evaluasi Berkelanjutan untuk BUMN yang Tersisa
Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan pelat merah yang masih produktif akan dipertahankan, sementara yang tidak produktif terus dievaluasi. Prinsip efisiensi anggaran menjadi dasar utama kebijakan ini—pemerintah tidak ingin perusahaan atau aset negara hanya dipertahankan karena status kepemilikannya tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding.
Meski demikian, penutupan BUMN tidak otomatis menyelesaikan persoalan produktivitas. Pemerintah tetap perlu memastikan penanganan status aset, kewajiban, hingga pekerja dari perusahaan yang ditutup. Untuk aset yang akan dikerjasamakan dengan swasta, mekanisme penilaian, transparansi, tata kelola, dan pengawasan menjadi syarat mutlak agar pemanfaatan aset negara tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
