INVESTO.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menolak usulan Indonesia menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan olahraga internasional karena pengeluarannya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Penolakan disampaikan dalam wawancara dengan wartawan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026). Efisiensi anggaran jadi alasan utama, terutama karena peluang atlet Indonesia meraih medali emas dinilai belum pasti.
Presiden Prabowo Subianto memilih menahan pengeluaran negara untuk sejumlah kegiatan internasional. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi pertimbangan utama di balik sikap tersebut.
Dalam sesi wawancara dengan wartawan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026), Prabowo mengungkapkan sejumlah pihak sebelumnya mengajukan proposal agar Indonesia menjadi tuan rumah berbagai pertandingan internasional. Ia memilih menolak usulan itu.
Alasan di Balik Penolakan
Prabowo menilai pengeluaran hingga ratusan miliar rupiah untuk menggelar ajang internasional perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi, peluang atlet Indonesia meraih medali emas belum dapat dipastikan.
Penghematan dinilai penting karena pemerintah juga harus menyiapkan pendanaan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Salah satunya menghadapi berbagai potensi bencana alam dan upaya mitigasinya.
Bukan Hanya Ajang Olahraga
Efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan terhadap penyelenggaraan ajang internasional. Pemerintah juga mengevaluasi berbagai kegiatan seremonial di lingkungan kementerian dan lembaga.
Sejumlah pos pengeluaran masuk dalam evaluasi tersebut, mulai dari perayaan ulang tahun kementerian, seminar, forum diskusi kelompok (FGD), kunjungan kerja, percetakan, alat tulis, suvenir, sewa gedung, hingga berbagai kegiatan rapat.
Menurut Prabowo, berbagai pos pengeluaran itu dapat ditekan tanpa menghilangkan fungsi utama pemerintahan. Dana yang berhasil dihemat selanjutnya dapat diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih penting bagi negara.
Penghematan Rp300 Triliun
Prabowo menyebut langkah efisiensi pada periode awal pemerintahannya telah menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun pada 2025. Angka itu menunjukkan kebijakan penghematan berjalan cukup signifikan.
Ia menekankan bahwa efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran negara secara lebih hati-hati. Kebijakan tersebut mencakup berbagai kegiatan, termasuk agenda yang sebelumnya membutuhkan pengeluaran besar untuk penyelenggaraannya.
Bagi masyarakat, kebijakan ini berarti belanja negara diarahkan ke pos yang lebih mendesak seperti mitigasi bencana. Namun, sektor yang biasa menikmati anggaran kegiatan seremonial dan penyelenggaraan acara perlu bersiap dengan pemangkasan lebih lanjut.