JAKARTA - Kesadaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dinilai perlu ditanamkan sejak awal proses pembentukan aparatur negara.
Upaya ini bukan hanya soal pemahaman normatif, tetapi juga sebagai fondasi etika dalam menjalankan tugas pemerintahan. Atas dasar itu, Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mendorong agar materi terkait HAM masuk dalam tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Langkah tersebut dipandang strategis untuk memastikan bahwa setiap calon aparatur sipil negara (ASN) memiliki pemahaman dasar mengenai nilai, prinsip, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, birokrasi diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berlandaskan perspektif kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik yang dihasilkan.
Upaya Membumikan Nilai HAM Sejak Proses Rekrutmen
Dorongan agar pengetahuan HAM diujikan dalam seleksi CPNS menjadi bagian dari visi jangka panjang Kemenham dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Menurut Kemenham, proses rekrutmen ASN merupakan titik awal yang tepat untuk menanamkan kesadaran tersebut.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Kemenham, Aditya S. Sukarsono, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki “impian” agar setiap orang yang melamar menjadi PNS diuji pemahamannya mengenai HAM. Ia menilai, pemahaman dasar tersebut penting dimiliki sejak tahap awal sebelum seseorang mengemban tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Dengan adanya pengujian ini, diharapkan calon ASN tidak hanya lolos berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu-isu hak asasi yang kerap muncul dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Pemahaman HAM sebagai Syarat Karier ASN
Tidak berhenti pada tahap seleksi awal, Kemenham juga merancang gagasan agar pemahaman tentang HAM menjadi bagian dari persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan bagi ASN. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan nilai-nilai HAM terus melekat dan berkembang seiring perjalanan karier aparatur negara.
Dengan mekanisme tersebut, ASN diharapkan terus memperbarui dan memperdalam pemahaman mereka tentang hak asasi manusia. Hal ini dinilai penting karena tanggung jawab ASN akan semakin besar seiring naiknya jabatan dan kewenangan yang dimiliki.
Kemenham memandang bahwa kebijakan publik yang adil dan berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman HAM yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN di bidang ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi tata kelola pemerintahan.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Integrasi Materi HAM
Wacana memasukkan substansi HAM ke dalam seleksi CPNS bukanlah gagasan sepihak. Aditya menyebut bahwa rencana ini telah dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam pembahasan tersebut, Kemenham telah menginisiasi agar materi HAM dapat diintegrasikan ke dalam ujian computer assisted test (CAT) CPNS. Integrasi ini diharapkan dapat dilakukan secara sistematis tanpa mengganggu struktur seleksi yang sudah ada.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar gagasan ini dapat direalisasikan secara efektif. Dengan dukungan regulasi dan sistem yang terintegrasi, pengujian pengetahuan HAM diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam proses rekrutmen ASN.
Pembukaan Formasi Analis HAM Nasional
Sejalan dengan penguatan perspektif HAM di lingkungan birokrasi, Kemenham saat ini juga membuka pendaftaran jabatan fungsional analis HAM nasional. Pendaftaran telah dibuka sejak Januari dan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026, dengan total kebutuhan sebanyak 2.000 formasi.
Aditya menjelaskan bahwa analis HAM akan berperan pada level analisis regulasi dan perumusan kebijakan. Kehadiran analis HAM di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pendekatan berbasis HAM dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.
Peran ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, serta mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peran Strategis Analis HAM dalam Masyarakat
Selain berperan dalam ranah kebijakan, analis HAM juga memiliki tugas untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai HAM di tengah masyarakat. Hal ini termasuk keterlibatan dalam penyelesaian konflik, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, terutama di wilayah yang rawan konflik.
Dengan pendekatan berbasis analisis HAM, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih adil dan berkelanjutan. Analis HAM juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bagi calon pendaftar jabatan fungsional analis HAM, Kemenham membuka akses pendaftaran melalui situs resmi yang telah disediakan. Syarat utama yang ditetapkan adalah berstatus sebagai PNS golongan III di instansi mana pun.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kemenham menilai bahwa penguatan pemahaman dan analisis HAM akan memperkokoh arah kebijakan negara. Dengan analisis yang tepat, negara diharapkan semakin mampu menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia secara konsisten dalam setiap aspek pemerintahan.
