JAKARTA - Kebutuhan kedelai nasional yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan baku pangan tersebut tetap stabil.
Sebagai komoditas penting bagi industri pangan, terutama bagi pelaku usaha tempe dan tahu, kedelai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta keberlangsungan usaha sektor industri pengolahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama perdagangan internasional dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan.
Kesepakatan perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan kedelai. Melalui kesepakatan ini, pemerintah berkomitmen memperkuat kerja sama impor kedelai dari Amerika Serikat dalam jumlah yang lebih terstruktur untuk beberapa tahun ke depan.
Kesepakatan Perdagangan Indonesia–AS Perkuat Pasokan Kedelai
Pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–AS.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah penguatan komitmen pasokan kedelai asal AS sebanyak 3,5 juta ton per tahun selama lima tahun.
Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga menyatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama dagang dengan AS melalui ART.
“Komitmen pembelian kedelai merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kepastian pasokan kedelai nasional, dan menjaga kelancaran distribusinya”, ujar Hidayatullah Suralaga, dalam keterangannya di Jakarta.
Amerika Serikat Masih Jadi Pemasok Utama Kedelai Indonesia
Hidayat mengungkapkan, selama ini AS merupakan mitra utama Indonesia dalam penyediaan kedelai. Kerja sama yang lebih terstruktur melalui ART, tambah Hidayat, diharapkan dapat memperkuat program ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor kedelai Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,56 juta ton, dengan sekitar 90% pasokan berasal dari AS.
Dengan kebutuhan kedelai nasional di kisaran 2,7 juta ton–2,9 juta ton per tahun, Hidayat menilai komitmen hingga 3,5 juta ton per tahun membuka ruang bagi peningkatan konsumsi kedelai untuk memenuhi kebutuhan protein nabati.
Peluang Penguatan Industri Olahan Kedelai dan UMKM
Akindo melihat tambahan pasokan tersebut dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat industri hilir dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peluang tersebut dinilai dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, daya saing, serta ekspansi pasar ekspor melalui pengembangan produk olahan kedelai seperti tempe, tahu, susu kedelai, kecap, dan produk turunan lainnya.
“Komitmen ini dapat memperkuat ekosistem industri kedelai nasional. Dengan pasokan yang lebih terjamin, pelaku usaha memiliki kepastian untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.
Harapan Agar Kerja Sama Tidak Mengganggu Pasokan dari Negara Lain
Di sisi lain, Akindo berharap kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu hubungan kerja sama yang telah terjalin antara importir swasta dengan pemasok kedelai dari negara lain.
Kerja sama perdagangan ini juga diharapkan tetap sejalan dengan program peningkatan produksi kedelai dalam negeri guna mendukung target pemerintah dalam pencapaian swasembada pangan.
Dengan tetap menjaga keseimbangan antara impor dan penguatan produksi lokal, pasokan kedelai nasional diharapkan dapat terus terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan industri pangan berbasis kedelai di Indonesia.