JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas membutuhkan dukungan riset kelautan yang kuat dan berkelanjutan.
Tantangan eksplorasi sumber daya laut, pengelolaan lingkungan, hingga diplomasi internasional menuntut ketersediaan data ilmiah yang akurat dan berstandar global. Dalam konteks inilah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengembangan armada kapal riset nasional melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Melalui Proyek KPBU Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional, BRIN membuka ruang kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menghadirkan kapal riset modern berstandar internasional. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional, tetapi juga untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maritim berbasis sains dan inovasi.
Modernisasi Armada Kapal Riset Jadi Kebutuhan Strategis
Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa modernisasi armada kapal riset merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, penguatan infrastruktur riset kelautan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta sinergi riset nasional lintas sektor.
"Proyek KPBU Pengelolaan dan Pengembangan Armada Kapal Riset Nasional ini bukan sekadar proyek pembangunan kapal biasa, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kedaulatan di bidang sains dan riset agar Indonesia sebagai bangsa maritim dapat terwujud secara ekonomi," kata Arif.
Ia menilai, tanpa armada kapal riset yang memadai, potensi besar kelautan Indonesia sulit dioptimalkan secara ilmiah maupun ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran kapal riset modern diharapkan menjadi tulang punggung riset kelautan nasional ke depan.
Peran Kapal Riset dalam Eksplorasi dan Negosiasi Global
Arif menjelaskan bahwa kapal riset modern memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, mulai dari eksplorasi potensi ekonomi bawah laut, penelitian biota laut, hingga pengembangan jasa lingkungan dan energi laut. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan data ilmiah yang dihasilkan melalui riset berkelanjutan di laut lepas maupun wilayah pesisir.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kekuatan data hasil riset kini menjadi faktor penting dalam negosiasi internasional, khususnya terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
"Salah satu penentu penting di dunia saat ini adalah kekuatan data. Dan kekuatan data adalah kekuatan riset," ujarnya.
Dengan data yang kuat dan diakui secara internasional, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam berbagai forum global, termasuk dalam pembahasan batas wilayah, konservasi laut, dan pemanfaatan sumber daya bersama.
Kesenjangan Hari Layar Tunjukkan Urgensi Penambahan Armada
Dalam paparannya, Arif juga menyoroti keterbatasan kapasitas operasional armada kapal riset nasional saat ini. Indonesia, menurut dia, baru memiliki sekitar 2.500 hari layar riset per tahun. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 8.000 hari layar per tahun.
Kesenjangan ini menunjukkan urgensi penambahan armada kapal riset sekaligus penguatan sistem operasional riset kelautan nasional. Tanpa peningkatan hari layar, banyak agenda riset strategis yang berpotensi tertunda atau tidak terlaksana secara optimal.
Melalui proyek KPBU, BRIN berharap keterbatasan tersebut dapat diatasi secara bertahap dengan melibatkan peran swasta dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan kapal riset.
KPBU Dorong Infrastruktur Riset dan Akses Inklusif
Proyek kapal riset nasional ini juga dirancang untuk memperkuat infrastruktur riset kelautan secara menyeluruh. BRIN menargetkan pembangunan kapal riset samudra dan pesisir, sekaligus pengembangan sistem fleet management unit yang terintegrasi.
Selain itu, proyek ini membuka akses riset yang lebih inklusif melalui mekanisme open call for proposal yang selaras dengan prioritas nasional. Dengan skema tersebut, para peneliti dari berbagai institusi dapat memanfaatkan kapal riset secara terbuka dan terkoordinasi.
Tak hanya dari sisi teknis, skema KPBU juga diharapkan mendorong kemandirian teknologi serta pembiayaan riset nasional. Keterlibatan sektor swasta dinilai mampu menciptakan efisiensi, inovasi, sekaligus keberlanjutan operasional armada kapal riset.
"Kami ingin proyek ini tidak hanya feasible di atas kertas, tetapi juga layak dan menarik secara bisnis sekaligus memberikan nilai tambah maksimal bagi negara dan aktivitas riset," ucap Arif Satria.
Kapal Riset Multipurpose dan Skema Konsesi Jangka Panjang
Diketahui, proyek pembangunan kapal riset nasional ini dirancang sebagai multipurpose research vessel berteknologi maju. Kapal tersebut akan dilengkapi Remotely Operated Vehicle (ROV) serta berbagai peralatan portabel untuk mendukung empat tema prioritas riset BRIN sesuai standar internasional.
Skema KPBU yang digunakan adalah Design Build Finance Operate Maintain Transfer (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 20 tahun, termasuk tahap konstruksi. Adapun target penandatanganan perjanjian kerja sama direncanakan pada kuartal I 2027 hingga mencapai tahap financial close.
Dengan skema tersebut, BRIN berharap proyek kapal riset nasional dapat berjalan berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis ilmu pengetahuan dan riset.